Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.
Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.
Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.
“Persoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,” demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.
Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.
JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.
Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.
Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.
Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.
Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.
KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.
Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.
Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.
Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
“Kami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,” demikian penegasan sikap Komisi I.
MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.
Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.
Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.
Sumber: kanalindonesia.com
