KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan
Memperingati Hari Pahlawan 10 November, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pahlawan bukan hanya yang berperang melawan penjajah. Saat...
Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n
Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n
Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n
Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Pada Hari Pahlawan tahun ini, KDM mengungkapkan rasa bangga atas ditetapkannya dua tokoh asal Jawa Barat yakni K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk menerapkan spirit kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n \u201cPahlawan adalah mereka yang membangun bangsa dengan mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya tanpa mengeluh dalam setiap waktu,\u201d ujar KDM.<\/p>\n\n\n\n Pada Hari Pahlawan tahun ini, KDM mengungkapkan rasa bangga atas ditetapkannya dua tokoh asal Jawa Barat yakni K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk menerapkan spirit kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Di lingkup keluarga, orangtua yang berjuang demi kepentingan anaknya merupakan pahlawan, termasuk pedagang asongan dan asisten rumah tangga yang setiap hari berbalut peluh untuk menghidupi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Menurut KDM, pahlawan tak hanya seorang ayah yang menjadi kepala keluarga, tetapi juga ibu yang bekerja di rumah.<\/p>\n\n\n\n \u201cPahlawan adalah mereka yang membangun bangsa dengan mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya tanpa mengeluh dalam setiap waktu,\u201d ujar KDM.<\/p>\n\n\n\n Pada Hari Pahlawan tahun ini, KDM mengungkapkan rasa bangga atas ditetapkannya dua tokoh asal Jawa Barat yakni K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk menerapkan spirit kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Pahlawan pun adalah mereka yang bertugas mendidik putra-putri bangsa Indonesia. \u201cPahlawan adalah pengajar yang berhari-hari mengajar anak-anak dengan kesabaran meski tunjangan dan upahnya sangat rendah,\u201d kata KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Di lingkup keluarga, orangtua yang berjuang demi kepentingan anaknya merupakan pahlawan, termasuk pedagang asongan dan asisten rumah tangga yang setiap hari berbalut peluh untuk menghidupi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Menurut KDM, pahlawan tak hanya seorang ayah yang menjadi kepala keluarga, tetapi juga ibu yang bekerja di rumah.<\/p>\n\n\n\n \u201cPahlawan adalah mereka yang membangun bangsa dengan mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya tanpa mengeluh dalam setiap waktu,\u201d ujar KDM.<\/p>\n\n\n\n Pada Hari Pahlawan tahun ini, KDM mengungkapkan rasa bangga atas ditetapkannya dua tokoh asal Jawa Barat yakni K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk menerapkan spirit kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Ia mencontohkan, para petani yang rela berpanas-panasan di bawah terik matahari demi mewujudkan ketahanan pangan patut disebut pahlawan. Begitu juga dengan nelayan yang berani mengarungi lautan dan menerjang ombak agar masyarakat bisa mendapat asupan protein.<\/p>\n\n\n\n Pahlawan pun adalah mereka yang bertugas mendidik putra-putri bangsa Indonesia. \u201cPahlawan adalah pengajar yang berhari-hari mengajar anak-anak dengan kesabaran meski tunjangan dan upahnya sangat rendah,\u201d kata KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Di lingkup keluarga, orangtua yang berjuang demi kepentingan anaknya merupakan pahlawan, termasuk pedagang asongan dan asisten rumah tangga yang setiap hari berbalut peluh untuk menghidupi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Menurut KDM, pahlawan tak hanya seorang ayah yang menjadi kepala keluarga, tetapi juga ibu yang bekerja di rumah.<\/p>\n\n\n\n \u201cPahlawan adalah mereka yang membangun bangsa dengan mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya tanpa mengeluh dalam setiap waktu,\u201d ujar KDM.<\/p>\n\n\n\n Pada Hari Pahlawan tahun ini, KDM mengungkapkan rasa bangga atas ditetapkannya dua tokoh asal Jawa Barat yakni K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk menerapkan spirit kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
\n Memperingati Hari Pahlawan 10 November, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pahlawan bukan hanya yang berperang melawan penjajah. Saat ini, mereka yang bekerja keras demi kepentingan bangsa, rakyat dan keluarga layak disebut pahlawan.<\/p>\n\n\n\n Ia mencontohkan, para petani yang rela berpanas-panasan di bawah terik matahari demi mewujudkan ketahanan pangan patut disebut pahlawan. Begitu juga dengan nelayan yang berani mengarungi lautan dan menerjang ombak agar masyarakat bisa mendapat asupan protein.<\/p>\n\n\n\n Pahlawan pun adalah mereka yang bertugas mendidik putra-putri bangsa Indonesia. \u201cPahlawan adalah pengajar yang berhari-hari mengajar anak-anak dengan kesabaran meski tunjangan dan upahnya sangat rendah,\u201d kata KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Di lingkup keluarga, orangtua yang berjuang demi kepentingan anaknya merupakan pahlawan, termasuk pedagang asongan dan asisten rumah tangga yang setiap hari berbalut peluh untuk menghidupi, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Menurut KDM, pahlawan tak hanya seorang ayah yang menjadi kepala keluarga, tetapi juga ibu yang bekerja di rumah.<\/p>\n\n\n\n \u201cPahlawan adalah mereka yang membangun bangsa dengan mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya tanpa mengeluh dalam setiap waktu,\u201d ujar KDM.<\/p>\n\n\n\n Pada Hari Pahlawan tahun ini, KDM mengungkapkan rasa bangga atas ditetapkannya dua tokoh asal Jawa Barat yakni K.H. Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma sebagai Pahlawan Nasional. Hal ini diharapkan menjadi semangat bagi masyarakat Jawa Barat untuk menerapkan spirit kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n K.H. Abbas Abdul Jamil me\u00adrupakan ulama yang berjuang demi meraih kemerdekaan, termasuk terkait peristiwa 10 November 1945. Sementara, Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma memiliki kontribusi dalam mendirikan, membangun, dan mengembangkan Ang\u00adkat\u00adan Udara Republik Indo\u00adnesia yang dahulu dikenal sebagai AURI.<\/p>\n\n\n\n Berkontribusi untuk bangsa<\/strong><\/p>\n\n\n\n Senada dengan KDM, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa pahlawan pada masa kini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya, seorang guru yang mendidik dengan ketulusan, pekerja sosial yang mendampingi masyarakat, relawan yang membantu korban bencana, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dengan kepedulian, maupun aparatur negara yang memberikan pelayanan terbaik.<\/p>\n\n\n\n Ia menegaskan, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Kontribusi besar tidak selalu harus lahir dari tokoh besar, melainkan dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara tulus dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, Erwan mengingatkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan keteladanan, memperkokoh persatuan, serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.<\/p>\n\n\n\n \u201cSetiap orang memiliki ruang untuk mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberikan kontribusi besar. Kepahlawanan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus dan memberikan manfaat bagi sesama,\u201d tuturnya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat di SPOrT Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (10\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n Erwan juga berharap rangkaian kegiatan Hari Pahlawan dapat mendekatkan sejarah perjuangan bangsa kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak sekadar dikenang, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n\n\n\n \u201cRangkaian kegiatan Hari Pahlawan diharapkan dapat menghadirkan sejarah secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan,\u201d tuturnya. **<\/p>\n\n\n\n Sumber: radarsukabumi.com<\/a><\/p>\n","post_title":"KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kdm-sebut-petani-nelayan-guru-hingga-asisten-rumah-tangga-sebagai-pahlawan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 16:12:00","post_modified_gmt":"2026-11-10 16:12:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4606","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4603,"post_author":"3","post_date":"2026-11-10 15:47:45","post_date_gmt":"2026-11-10 15:47:45","post_content":"\n Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat perhatian serius dari DPRD.<\/p>\n\n\n\n Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menilai peristiwa tersebut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perselisihan antarkelompok.<\/p>\n\n\n\n Lebih dari itu, insiden tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam membangun komunikasi antara birokrasi dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Menurutnya, munculnya ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan, bukan justru menjadi tempat berkembangnya konflik.<\/p>\n\n\n\n \u201cPersoalan ini tidak boleh semata-mata dilihat sebagai keributan antara organisasi masyarakat, LSM, dan pihak lainnya. Ada persoalan yang lebih mendasar yang harus dijawab, yakni bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah justru berujung pada ketegangan,\u201d demikian sikap yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD KBB.<\/p>\n\n\n\n Sandi menyoroti sejumlah aspek mendasar yang perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.<\/p>\n\n\n\n Salah satunya menyangkut standar pelayanan dan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengaduan, kritik, maupun permohonan audiensi ditangani melalui prosedur yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah juga menjadi perhatian. Kepala OPD dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran, tetapi harus mampu membangun komunikasi publik yang sehat serta memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh respons yang layak.<\/p>\n\n\n\n JANGAN BIARKAN PENGADUAN BERUJUNG KONFLIK<\/p>\n\n\n\n Persoalan lain yang tak kalah penting adalah substansi pengaduan yang menjadi latar belakang ketegangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n Apabila terdapat kritik atau laporan masyarakat berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n\n\n\n Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dan komunikasi justru berkembang menjadi konflik di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sandi juga mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh bersikap alergi terhadap kritik. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mendapatkan kritikan, melainkan pemerintahan yang mampu mendengarkan, menjawab, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati. Namun, aparatur pemerintah juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan kekerasan.<\/p>\n\n\n\n Dengan demikian, seluruh pihak harus mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menyampaikan maupun merespons aspirasi.<\/p>\n\n\n\n KOMISI I SIAP JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN<\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I memandang perlu meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai kronologi serta langkah penanganan insiden tersebut.<\/p>\n\n\n\n Komisi I juga akan mendorong penjelasan terkait standar operasional prosedur (SOP) penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n Tak hanya itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan, komunikasi publik, serta profesionalitas aparatur pada perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk dilakukan.<\/p>\n\n\n\n Sementara substansi pengaduan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas PUTR akan didalami melalui koordinasi dengan komisi DPRD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan tata ruang.<\/p>\n\n\n\n Apabila ditemukan indikasi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Komisi I turut mendorong Inspektorat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n \u201cKami tidak ingin membangun opini sebelum fakta terungkap. Namun, kami juga tidak ingin persoalan ini berlalu tanpa evaluasi dan pertanggungjawaban,\u201d demikian penegasan sikap Komisi I.<\/p>\n\n\n\n MARWAH BIROKRASI HARUS DIJAGA<\/p>\n\n\n\n Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat. Birokrasi harus hadir sebagai pelayan publik yang mudah diakses, terbuka terhadap kritik, dan mampu memberikan kepastian atas setiap persoalan yang disampaikan warga.<\/p>\n\n\n\n Sikap kritis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya penyimpangan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD KBB ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memiliki sistem pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n Hal tersebut sejalan dengan semangat visi dan misi Bandung Barat AMANAH yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Sebab, marwah sebuah pemerintahan bukan diukur dari seberapa kuat kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya mendengar aspirasi, memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan amanah rakyat.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang bermartabat.<\/p>\n\n\n\n Sumber: kanalindonesia.com<\/a><\/p>\n","post_title":"Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"keributan-di-kantor-putr-jadi-alarm-tata-kelola-pemerintahan-dprd-bandung-barat-desak-evaluasi-birokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-11-10 15:47:47","post_modified_gmt":"2026-11-10 15:47:47","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=4603","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};
Memperingati Hari Pahlawan 10 November, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pahlawan bukan hanya yang berperang melawan penjajah. Saat... Insiden ketegangan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di lingkungan Kantor...
Day: November 10, 2026
KDM Sebut Petani, Nelayan, Guru hingga Asisten Rumah Tangga Sebagai Pahlawan
Keributan di Kantor PUTR Jadi Alarm Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Bandung Barat Desak Evaluasi Birokrasi
