Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pither Tjuandys, S.IP., M.M., menghadiri undangan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam agenda Indonesia Solid Waste Management Project (ISWMP). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari forum strategis yang membahas penguatan pengelolaan persampahan serta pengembangan sistem dan infrastruktur persampahan yang lebih terintegrasi.
Agenda tersebut turut dihadiri oleh jajaran perwakilan eksekutif dan legislatif dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Keterlibatan berbagai unsur pemerintahan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan membangun pemahaman bersama mengenai tantangan pengelolaan sampah di daerah.
Persoalan persampahan membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir. Pengelolaan yang efektif perlu mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pengelolaan tempat pemrosesan akhir secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, penguatan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting. Infrastruktur persampahan yang memadai perlu didukung dengan sistem pengelolaan yang terencana, kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan daerah.
Kehadiran unsur legislatif dalam agenda ISWMP juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perspektif kebijakan dan pengawasan. Bagi DPRD Kabupaten Bandung Barat, isu persampahan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup dan pelayanan dasar yang dirasakan masyarakat.
Kabupaten Bandung Barat menghadapi kebutuhan untuk terus meningkatkan tata kelola persampahan seiring dengan perkembangan wilayah dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pembelajaran serta pertukaran pengalaman dengan daerah lain dapat menjadi bahan dalam melihat pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem persampahan yang berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, kapasitas daerah, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan dalam jangka panjang.
Melalui keikutsertaan dalam agenda ISWMP, DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat memperoleh perspektif dan informasi mengenai arah pengembangan pengelolaan persampahan modern. Hal tersebut dapat menjadi bagian dari bahan pembahasan kebijakan dan pengawasan pembangunan infrastruktur persampahan di daerah.
Pada akhirnya, penguatan tata kelola persampahan bukan hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan, tetapi juga kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan. Upaya membangun sistem yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung terciptanya Kabupaten Bandung Barat yang semakin bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan.
