Menjelang arus mudik dan perayaan Idulfitri 2026, berbagai persiapan tidak lagi sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan kebutuhan nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Mobilitas warga meningkat, distribusi bahan pokok melonjak, dan potensi kepadatan lalu lintas menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Dalam konteks inilah Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Ketupat 2026 yang digelar Polres Cimahi memiliki arti strategis.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhammd Mahdi, S.Pd., bersama unsur pimpinan daerah lainnya. Kehadiran DPRD Kabupaten Bandung Barat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan agar seluruh perangkat daerah benar-benar siap menjalankan tugasnya di lapangan.
Bagi masyarakat, yang paling dirasakan bukanlah jalannya rapat, melainkan dampaknya. Koordinasi yang matang akan menentukan kelancaran perjalanan mudik, ketersediaan bahan pokok dengan harga yang tetap terkendali, kesiapan layanan kesehatan jika terjadi kondisi darurat, hingga kehadiran petugas di titik-titik rawan kemacetan maupun gangguan keamanan. Semua itu berujung pada satu hal: rasa aman dan nyaman saat merayakan Idulfitri bersama keluarga.
DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini menjalankan peran strategisnya sebagai representasi rakyat. Melalui keterlibatan aktif dalam forum koordinasi lintas sektor, DPRD memastikan kebijakan dan langkah teknis yang disusun tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berpihak pada kebutuhan warga. Fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD menjadi penguat agar distribusi logistik, pengaturan lalu lintas, serta kesiapan fasilitas publik berjalan efektif dan terukur.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, pengadilan, dan seluruh perangkat daerah menunjukkan bahwa pengamanan Lebaran bukan hanya tanggung jawab satu institusi. Ini adalah kerja kolektif. Dalam kerja kolektif tersebut, DPRD Kabupaten Bandung Barat berperan menjaga arah kebijakan tetap fokus pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak jika terjadi lonjakan harga atau gangguan pelayanan publik.
Dengan koordinasi yang semakin solid dan terarah, potensi kemacetan panjang, kelangkaan bahan pokok, maupun gangguan ketertiban dapat diantisipasi sejak dini. Masyarakat pun dapat menjalani mudik dan merayakan Idulfitri dengan lebih tenang, tanpa dibayangi kekhawatiran berlebihan.
Pada akhirnya, kesiapan menghadapi arus mudik dan Lebaran bukan hanya tentang prosedur pengamanan, melainkan tentang menghadirkan rasa hadirnya negara di tengah masyarakat. Dan melalui peran aktifnya dalam koordinasi lintas sektor ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat menunjukkan salah satu wujud kerja kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan warga.
