\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"};

\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

<\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

\"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional<\/li>\n\n\n\n
  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang<\/li>\n\n\n\n
  • Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional<\/li>\n\n\n\n
  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Upacara hari besar nasional<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang<\/li>\n\n\n\n
  • Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional<\/li>\n\n\n\n
  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Tanggal 17 setiap bulan<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara hari besar nasional<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang<\/li>\n\n\n\n
  • Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional<\/li>\n\n\n\n
  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Upacara Hari Ulang Tahun Korpri<\/li>\n\n\n\n
  • Tanggal 17 setiap bulan<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara hari besar nasional<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang<\/li>\n\n\n\n
  • Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional<\/li>\n\n\n\n
  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n

  • Setiap hari Kamis<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara Hari Ulang Tahun Korpri<\/li>\n\n\n\n
  • Tanggal 17 setiap bulan<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara hari besar nasional<\/li>\n\n\n\n
  • Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang<\/li>\n\n\n\n
  • Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional<\/li>\n\n\n\n
  • Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..<\/p>\n\n\n\n

    Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.<\/p>\n\n\n\n

    Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.<\/p>\n\n\n\n

    Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.<\/p>\n\n\n\n

    Sumber :<\/em><\/strong>https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/aturan-seragam-korpri-terbaru-2026-jadwal-pakai-batik-korpri-untuk-asn\/ar-AA1V8sVX?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=697a0aa940094c59a5f3db1b631354a2&ei=17<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Jadwal pemakaian seragam Korpri","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jadwal-pemakaian-seragam-korpri","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:04:19","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:04:19","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3313","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3310,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 14:01:24","post_date_gmt":"2026-01-28 14:01:24","post_content":"\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melangkah lebih jauh dalam agenda besar pembenahan institusi penerimaan negara.<\/p>\n\n\n\n

    Setelah menuntaskan restrukturisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menjadi sasaran perombakan besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Bukan Sekadar Rotasi: Penataan Ulang Total SDM<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Purbaya menegaskan bahwa restrukturisasi yang dilakukan tidak boleh dipahami sebagai rotasi jabatan biasa. Lebih dari itu, ini adalah penataan ulang sumber daya manusia secara menyeluruh dan signifikan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKami akan memperbaiki dan melakukan restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan Keras Menjelang Hari Penentuan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Menjelang pengumuman resmi perombakan DJBC pada Rabu (28\/1\/2026), Purbaya melontarkan pernyataan yang menyiratkan ketegasan sekaligus tekanan psikologis bagi jajarannya.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSebagian yang dirumahkan, sebagian tidak. Tergantung doa mereka malam ini,\u201d ucapnya singkat, bernada serius.<\/p>\n\n\n\n

    Ucapan tersebut menandai bahwa restrukturisasi kali ini bukan formalitas, melainkan seleksi ketat berbasis kinerja dan integritas.<\/p>\n\n\n\n

    Bea Cukai Lebih Dulu, Pajak Menyusul<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski belum merinci secara detail skema perombakan di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memastikan bahwa restrukturisasi di Bea dan Cukai akan menyentuh berbagai level penting.<\/p>\n\n\n\n

    Mulai dari pejabat, pegawai kantor wilayah, hingga petugas di pintu-pintu masuk strategis negara.<\/p>\n\n\n\n

    Sebagai bagian dari pembenahan tata kelola DJBC, Purbaya menyoroti lima pelabuhan besar yang menjadi fokus utama pengawasan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, serta pelabuhan utama di Sumatera Utara.<\/p>\n\n\n\n

    Pegawai yang bertugas di titik-titik krusial tersebut berpotensi mengalami perombakan atau bahkan dirumahkan.<\/p>\n\n\n\n

    Silang SDM Pajak dan Bea Cukai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Purbaya menyebut bahwa pengganti pegawai Bea dan Cukai yang dicopot bisa berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPenggantinya akan diambil dari Direktorat Jenderal Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,\u201d tegas Purbaya.<\/p>\n\n\n\n

    Pernyataan ini menandakan adanya evaluasi lintas unit sekaligus pesan bahwa tidak ada zona aman dalam reformasi kali ini.<\/p>\n\n\n\n

    Pesan Tegas di Forum Fiskal Nasional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Rencana \u201cmengobrak-abrik\u201d DJBC dan DJP sebelumnya juga telah disampaikan Purbaya dalam forum Indonesia Fiscal Forum 2026 yang digelar Tirto pada Selasa pagi.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, langkah keras ini dibutuhkan untuk mengirim pesan kuat kepada seluruh jajaran agar bekerja lebih serius, khususnya dalam menangani persoalan krusial seperti praktik under invoicing dan berbagai penyimpangan di sektor kepabeanan.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cIni message untuk teman-teman Bea dan Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Bea cukai itu orang-orangnya pintar.<\/p>\n\n\n\n

    Kalau dipaksa, saya suruh buat program AI untuk mendeteksi under invoicing, dua minggu selesai,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

    Shock Therapy demi Kinerja Nyata<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Meski mengakui kemampuan teknis aparatur Bea dan Cukai, Purbaya menilai kecakapan semata tidak cukup tanpa disiplin dan integritas yang kuat.<\/p>\n\n\n\n

    Karena itu, ia secara terbuka menyebut restrukturisasi ini sebagai bentuk terapi kejut.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cKita punya harapan besar. Tapi memang perlu shock therapy supaya mereka bekerja lebih keras,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

    Babak Baru Reformasi Fiskal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Langkah tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menandai babak baru reformasi fiskal yang lebih agresif dan tanpa kompromi.<\/p>\n\n\n\n

    Targetnya jelas: memperkuat penerimaan negara sekaligus membenahi tata kelola institusi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.<\/p>\n\n\n\n

    Dengan dimulainya perombakan di Direktorat Jenderal Pajak pekan depan, publik kini menanti sejauh mana \u201cshock therapy\u201d ini benar-benar mampu mengubah wajah penerimaan negara ke arah yang lebih bersih dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

    SUMBER :https:\/\/www.msn.com\/id-id\/berita\/other\/nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka\/ar-AA1V7nMG?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=6979f79437be47c081269c77157f0e58&ei=18<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"Nasib pegawai pajak di tangan Purbaya, sebagian bekerja, sebagian dirumahkan: tergantung doa mereka","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"nasib-pegawai-pajak-di-tangan-purbaya-sebagian-bekerja-sebagian-dirumahkan-tergantung-doa-mereka","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-01-28 14:01:28","post_modified_gmt":"2026-01-28 14:01:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3310","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":3415,"post_author":"3","post_date":"2026-01-28 09:01:00","post_date_gmt":"2026-01-28 09:01:00","post_content":"\n

    Pengawasan DPRD KBB Fokuskan Dampak Kebijakan bagi Usaha Mikro dan Kecil<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
    <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    \"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma'mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM.
    Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    Menurut Amung Ma\u2019mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
    Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait.
    Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat.\"<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","post_title":"","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"3415-2","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-02-05 09:05:04","post_modified_gmt":"2026-02-05 09:05:04","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/westime.id\/?p=3415","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"epic_block_3"}; \n